Transcript PIH_3.pptx

Fungsi dan Peran Hukum dalam
Masyarakat
Hukum mempunyai peranan sangat besar
dalam pergaulan hidup di tengah-tengah
masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari
ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya
ketegangan di dalam masyarakat, karena
hukum mengatur menentukan hak dan
kewajiban serta mengatur, menentukan hak
dan kewajiban serta melindungi kepentingan
individu dan kepentingan sosisal.
J.F. Glastra Van Loon
– Menertibkan masyarakat dan pengaturan
pergaulan hidup.
– Menyelesaikan pertikaian.
– Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan
aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
– Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
– Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam
rangka penyesuaian dengan kebutuhan
masvarakat.
– Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum
dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.
Prof.Dr. Soerjono Soekanto
• Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
• b. Sarana untuk mewujudkan keadilan social
lahir bathin.
• Sarana penggerak pembangunan.
Prof.Dr. Sunaryati Hartono
• Dalam rangka pembangunan Nasional, hukum
mempunyai empat fungsi, yaitu :
– Sebagai sarana pemelihara ketertiban dan
keamanan,
– Sebagai sarana pembangunan,
– Sebagai sarana penegak keadilan,
– Sebagai sarana pendidikan masyarakat.
Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah :
• Daya kerja hukum tidak semata-mata
pengawasan pada aparatur pemerintah
(petugas), tetapi termasuk juga aparatur
penegak hukum. Dengan demikian hukum
harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian
rupa, sehingga dalam masyarakat dapat
diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan
dan perkembangan.
Lanjutan…
• Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik,
maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut
kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan
hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan
menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan
posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis
atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau
hampir sama, serta penghalusan hukum (Rechtsfervinjing).
Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak
hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan,
ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium :The
singer not a song atau The most important is not the
system, but the man behind the system
lanjutan
• Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan
di mana hukum berlaku, baik warga
masyarakat maupun para pejabat, termasuk
para penegak hukum (Soejono Dirdjosisworo,
1983 : 155).
• Karena itu hukum harus ditegakkan walaupun
dunia akan runtuh besok (justice must
maintance, even the world be collapsed
tomorrow).
Pembagian hukum
• Menurut bentuknya hukum terbagi atas:
– Hukum Tertulis (statute law, written law, scriptum)
yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai
peraturan yaitu hukum yang dicantumkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan.
– Hukum Tidak Tertulis (un-statutery, unwritten law,
non scriptum), yaitu hukum yang masih hidup
dalam keyakinan dan kenyataan di dalam
masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat
yang bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan dan
hukum adat.
Hukum tertulis
• Hukum yang dikodifikasikan.
• Hukum yang tidak dikodifikasikan.
Contoh Bentuk hukum yang
dikodifikasikan
• Corpus luris Civilis, yaitu kumpulan karya hukum yang disusun atas
perintah kaisar Romawi Timur, Justinianus (485-565). Kitab ini
terdiri atas empat bagian, Institutines (533), Digesta atau Pandectae
(53), Codies atau Codex dan Novel lal (5-3 )4);
• Code civil yang diusahakan atas perintah kaisar Perancis, Napoleon
Bona Parte (1604);
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) yang
berlaku di Indonesi mulai 1 Mei 1848;
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wet Boek Van Koophandel)
yang berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 1948.
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wet Boek Van Strafrecht)
yang berlaku di Indonesia mulai I Januari 1918;
• Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang RI No.
8 Tahun 1981) yang mulai berlaku 31 Desember 1981
Contoh Bentuk Hukum yang tidak
dikodifikasikan
• Bentuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
contoh: Undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan presiden dan lain sebagainya
• Kodifikasi adalah pengumpulan hukum sejenis
yang tersusun secara lengkap dan sistematis
dalam sebuah: kitab undang-undang.
• Unifikasi adalah penseragaman dan
pemberlakuan hukum bagi seluruh warga negara.
Lanjutan…
• Hukum yang sudah dikodifikasikan dan
diunifikasikan contohnya: Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
• Hukum yang sudah dikodifikasikan tetapi belum
diunifikasikan adalah Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.
• Hukum yang sudah diunifikasikan dan belum
dikodifikasikan contohnya: Undang-undang No 1
Tahun 1974 tentang perkawainan, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang
Pokok Agraria.
Berdasarkan isi atau kekuatan yang
diaturnya
– Hukum Privat adalah hukum yang mengatur
kepentingan pribadi; Misalnya Hukum Perdata,
Hukum Dagang.
– Hukum Publik adalah hukum yang mengatur
kepentingan umum atau kepentingan publik.
• Misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,
Hukum Acara Pidana dan lain sebagainya.
Perbedaan Hukum Privat dan
Hukum Publik
Hukum Privat
• Mengutamakan kepentingan individu
• Mengatur hal ihwal yang bersifat khusus
• Dipertahankan oleh individu
• Azas damai diupayakan, hakim yang
mengupayakannya
• Setiap saat gugatan penggugat dapat ditarik
kembali
• Sanksinya berbentuk denda
Lanjutan…
Hukum Publik
• Mengutarnakan pengaturan kepentingan
umum
• Mengatur hal ihwal yang bersifat umum
• Dipertahankan oleh negara melalui jaksa
• Tidak mengenal azas perdamaian
• Tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam
perkara aduan
• Sanksinya pidana
Persamaan Hukum Privat dan Publik
• Keduanya merupakan norma hukum yang
mengatur kehidupan manusia.
• Keduanya mempunyai sanksi hukum yang
dapat dikenakan pada pelanggarnya.
• Kedua Tetap Tunduk Pada pengecualian
apabila dalam keadaaan terpaksa.
Pengggolongan Hukum Secara Skematis